Analisis Raperda Pembangunan Perdesaan di Kabupaten Cilacap

2016-06-19 15.49.07

Pada level kebijakan, Pemerintah Kabupaten Cilacap dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Cilacap tengah punya gawe besar, yaitu menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembangunan Perdesaan. Sayang, hajat besar ini justru jauh dari hingar-bingar para pelaku perdesaan. Alih-alih terlibat dalam pembahasan Raperda, mereka justru tidak tahu ada Raperda Pembangunan Perdesaan (RPP) dalam program legislasi daerah di 2016.

Bila Raperda ini disahkan sebagai Perda, maka kebijakan Pembangunan Perdesaan (desa dan kawasan perdesaan) akan berkiblat ke regulasi baru tersebut. Alangkah tidak elok, sebuah kebijakan lahir tanpa melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut. Saat dihubungi, Ketua Lakpesdam NU Cilacap, Syaiful Mustain, untuk urun rembug atas permasalahan ini, saya langsung menyatakan persetujuan.

Bagaimana metode membedah RPP? Dalam studi hukum kritis (critical legal study), ada tiga hal yang diperhatikan dalam menganalisis sebuah regulasi, yaitu struktur hukum, isi hukum, dan penegakan hukum. Struktur hukum (structure of law) lebih melihat hukum dalam ranah sosio-politik karena sebuah hukum tak lahir dalam ruang hampa. Kajian struktur hukum bertujuan untuk mengungkap apa latar belakang munculnya hukum, siapa saja yang terlibat dalam penyusunan hukum, bagaimana situasi sosial-politik saat itu, dan apa tujuan yang mendasari lahirnya hukum.

Isi hukum (content of law) mencoba membedah prosedur dan substansi yang tersurat dalam dokumen hukum. Prosedur dan substansi dapat dilihat dari rangkaian kalimat, tanda baca, dan tata urutan dalam penulisan dokumen hukum, dalam pasal per pasal, dalam ayat per ayat. Kejelian kita akan teruji saat dokumen hukum dibedah, dianalisis, dan ditelaah. Dalam pendekatan positivisme, mencari substansi tersurat acapkali dipandang lebih ilmiah dan produktif dibanding kajian struktur hukum.

Penegakan hukum (law inforcement) akan menunjukkan seberapa mudah hukum tersebut dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari, apa saja piranti pendukungnya, dan bagaimana mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment). Sebuah hukum yang baik harus mudah dilaksanakan, jelas (tidak multitafsir), memberikan kepastian hukum, dan membawa rasa keadilan bagi masyarakat luas.

****

Inisiatif RPP sejatinya merupakan keniscayaan sebagai regulasi turunan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, terlebih UU Desa membawa perubahan mendasar atas relasi desa dengan supradesa (pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat).

Perubahan tersebut menyebabkan mekanisme perencanaan pembangunan, sistem organisasi, kewenangan, dan tata kelola pemerintahan desa juga berubah.

Semangat rekognisi dan subsidiaritas, menempatkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur diri berdasarkan hak asal-usul dan tradisionalnya. Desa bukan lagi menjadi bagian dari pemerintahan kabupaten, tapi desa merupakan daerah “otonom” yang berkedudukan di kabupaten. Relasi kabupaten-desa yang sebelumnya acapkali bersifat instruktif berubah menjadi koordinatif dan supervisi.

Pasal 5 UU No 6 Tahun 2014
“Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.”

Keberadaan peraturan daerah seharusnya memperkuat situasi kebatinan di atas. Perda yang mampu merincikan prinsip dan aturan dalam UU Desa dan Peraturan Pemerintah (PP) turunannya menjadi semakin mudah diimplementasikan.

Berikut ini adalah regulasi baru yang mengatur tentang desa:

  1. Undang-Undang No 6 tahun 2014,
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang­-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang­-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dampaknya, tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa maupun pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa (desa maupun kawasan perdesaan) mengalami percepatan secara signifikan.

Isi Perda tak sekadar mengulang aturan-aturan yang sudah ada di UU dan PP, tapi dia mendetailkan aturan yang masih bersifat umum menjadi makin implementatif.

Draft RPP Kabupaten Cilacap belum mampu menjawab tuntutan itu: detail, mudah dilaksanakan, dan kepastian (tidak multitafsir). Draft Raperda justru terjebak pada penyempitan makna sejumlah prinsip dan aturan pada UU maupun PP.

Ambil contoh, musyawarah desa (Musdes) merupakan forum permusyawaratan tertinggi di desa. Musdes semestinya menjadi ruang pengambilan keputusan untuk urusan-urusan strategis di level desa, termasuk urusan perencanaan pembangunan. RPP Kabupaten Cilacap terlihat mereduksi Musdes sekadar musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Alangkah elok, apabila RPP justru mendorong revitalisasi Musdes dengan melimpahkan mekanisme dan tata cara Musdes harus diatur oleh regulasi setingkat desa: Peraturan Desa (Perdes).

Perdes tentang Musyawarah Desa menjamin kepentingan pemerintah desa dan masyarakat desa dapat terakomodasi secara demokratis.

Perencanaan Pembangunan Desa

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

RPP telah memberikan ruang lingkup yang tepat, yaitu pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Forum permusyawaratan untuk perencanaan pembangunan dilakukan lewat Musrenbangdes, yang rangkaian kegiatannya meliputi Musrenbang di tingkat dusun dan tingkat desa.

Kelemahan RPP ini belum mengatur secara rinci kewajiban pemerintah desa untuk melibatkan kelompok masyarakat, baik utusan kewilayahan dan utusan kepentingan, termasuk problem representasi dari para delegasi-delegasinya.

Permasalahan klasik pada Musdes terkait dengan representasi (keterwakilan). Penyelenggaraan Musdes harus menjamin pihak-pihak yang terlibat dalam musyawarah merepresentasikan kelompok warga, baik perwakilan wilayah (spasial) maupun kepentingan (interest). Karena itu, rangkaian kegiatan Musdes di awali dengan musyawarah warga di tingkat dusun maupun kelompok kepentingan.

Musyawarah di dusun dan kelompok kepentingan memastikan usulan yang dibawa ke Musdes merupakan kesepakatan dusun atau kelompok. Pada musyawarah itu juga diputuskan siapa yang menjadi delegasi yang dikirim untuk memperjuangan usulan di tingkat Musdes.

Musrenbang dalam RPP ini baru mengatur persoalan partisipasi, sementara strategi mendorong kualitas pokok pembahasan belum mendapatkan perhatian. Sebenarnya, ada kegiatan yang sudah biasa dilakukan desa dalam Musrenbang Program PNPM Mandiri Perdesaan, yaitu Pengkajian Keadaan Desa (PKD). PKD menghasilkan gambaran desa secara rinci, baik secara deskripsi maupun statistik.

Bila hasil PKD dapat dibahas pada acara Musrenbangdes, maka peserta akan mendapatkan gambaran desa secara lebih sahih dan akurat. Dampaknya, peserta akan (1) menyadari akan jenis, jumlah, dan mutu sumber daya di desa; (2) menyadari cara, pola dan tingkat pemanfaatan sumber daya tersebut;(3) dapat mengali masalah untuk pemecahan masalah; dan (4) dapat menyamakan persepsi tentang masalah yang dihadapi bersama di desa.

Sinkronisasi Perencanaan pembangunan desa-supradesa

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sinkronisasi perencanaan pembangunan menjadi permasalahan yang harus dijawab oleh Raperda Pembangunan Perdesaan. UU Desa (Pasal 79) memberikan ruang yang bersifat reciprokal, dimana Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota (ayat 1), sebaliknya Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota (ayat 7).

Raperda Pembangunan Perdesaan Kabupaten belum mampu merincikan hubungan reciprocal itu dalam sebuah alur maupun mekanisme yang jelas dan mampu dioperasionalkan di lapangan. Raperda tersebut masih terlalu banyak mengatur desa, sementara porsi kewajiban kabupaten sebagai kanal kawasan perdesaan belum terlalu rinci.

Bila RPP ini mampu menerjemahkan hubungan reciprocal desa-supradesa maka sinkronisasi perencanaan di tingkat desa dan kabupaten dapat diwujudkan.

Permasalahan lain terkait dengan usulan program pembangunan, RPP mengatur program yang diusulkan desa ke pemerintah provinsi dan pusat harus mendapat persetujuan Bupati. Aturan ini pada praktiknya sangat sulit dilaksanakan karena prosedur yang harus ditempuh desa sangat panjang dan memakan waktu.

Ambil contoh, pemerintah desa membuat proposal usulan ke provinsi maupun pusat (kementerian dan lembaga) 10 buah per tahun. Sebelum mereka mengusulkan proposal itu, desa harus mendapatkan tanda tangan bupati dan cap basah. Setiap kabupaten dibikin rata-rata ada 200 desa. artinya, ada 2.000 proposal yang harus direview di meja bupati. Selain itu, desa belum mendapat kepastian apakah usulan yang mereka sampaikan ke pemerintah provinsi atau pusat disetujui.

Usulan program pembangunan yang disampaikan desa ke pemerintah provinsi dan pusat sebaiknya cukup didaftarkan ke buku registrasi perencanaan pembangunan di kabupaten. Pengawasan dan kontrol tetap dapat dilakukan pemerintah kabupaten sebab apabila usulan itu disetujui maka pencairan dana tetap melalui rekening kapubaten karena mekanisme dana hibah sudah dihapuskan.

Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan

Pada bagian ini Raperda belum menawarkan mekanisme yang lebih praktis. Dia hanya menduplikasi bunyi dari UU dan PP. Raperda seharusnya memberikan merincikan bagaimana mekanisme yang dapat ditempuh masyarakat untuk mendapatkan informasi dan  terlibat dalam pemantauan pembangunan, termasuk bagaimana pelayanan keterbukaan informasi yang diberikan oleh pemerintah desa ke masyarakat dan pemerintah kabupaten ke pemerintah desa.

RPP bisa memberikan panduan mekanisme pemenuhan hak informasi warga atas pembangunan melalui media informasi yang mudah diakses oleh warga. Media informasi dapat berupa papan pengumuman, media penyiaran, maupun media online.

Bila perlu, pastikan warga sudah dapat mengakses berkas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, seperti RPJMDes, RKP, APBDes, Laporan Pertanggungjawaban APBDes selambat-lambatnya satu bulan setelah berkas/dokumen itu disahkan.

Bila RPP mampu mengatur secara detail prosedur ini maka permasalahan klasik yang selama ini, seperti keterlambatan batas akhir pembuatan berkas, kualitas isi berkas, dan kualitas partisipasi warga dapat di atasi. RPP membangun tradisi disiplin pada desa serta memberikan kepastian hukum pada seluruh pihak yang terkait dengan pembangunan desa.

Tak ada kasak-kusuk, curiga-mencurigai, dan gosip atas pelaksanaan pembangunan desa karena semua proses terang-benderang, transparan dan akuntabel. Modal sosial yang dimiliki desa, seperti gotong-royong, kerja bakti, dan musyawarah mufakat, akan tetap lestari karena kepercayaan publik atas kinerja pemerintah desa terus terjaga.

Inilah yang dimaksud dengan pembangunan melalui pendekatan perdamaian dan keadilan sosial.

Yossy Suparyo

Warga Tinggarjati Lor, Desa Gentasari, Kroya, Cilacap. Alumnus Teknik Mesin-Univesitas Negeri Yogyakarta dan Ilmu Informasi-Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Direktur Gedhe Foundation (2014-sekarang). Anggota Pokja Masyarakat Sipil - Kementerian Desa

6 thoughts on “Analisis Raperda Pembangunan Perdesaan di Kabupaten Cilacap

    1. Jangan sampai Raperda sudah di sahkan jadi Perda tetapi isinya masih belum mencerminkan kepentingan Desa dan masyarakat.Butuh masukan dan usulan dari para Pegiat relawan yg peduli dg pembangunan pedesaan sehingga Perda tersebut dapat dijadikan payung tuk membangun desa yang mandiri dan berdaya.

  1. Di beberapa desa di beberapa daerah ada kesan”tidak mau repot” bagi Pemdes ketika harus mengadakan Musdes ataupun Musrenbangdes, dilihat dari peserta yang diundang lebih bnyk RT, RW,Kadus,dan Tokoh masyarakat yg dah biasa diundang, kelompok kepentingan masih blm maksimal diikutsertakan, bisa karena tidak diundang bisa juga mereka tidak memahami pentingnya Forum Musren..belum lagi kalau bicara soal intensitas pelaksanaan Musren yang terlalu sering diadakan, pasti akan menambah beban anggaran desa.So, perlu solusi cerdas bagi kita semua tuk mengemas Musren jadi sebuah forum yang diminati banyak warga masyarakt, diikuti oleh kelompok kepentingan yg aktif dan peduli akan pembangunan di desanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *