Kampanye, Advokasi, dan Pendampingan Masyarakat

Kampanye, advokasi, dan pendampingan masyarakat merupakan isu penting dalam gerakan sosial. Acapkali, kita bingung membedakan kampanye, advokasi, dan pendampingan masyarakat. Perbedaan terletak pada tujuan akhir kegiatan. Hasil kampanye berupa dukungan dan solidaritas publik, hasil advokasi adalah perubahan kebijakan atau tata perundang-undangan, sementara pendampingan masyarakat gagasan kolektif untuk melakukan gerakan perubahan.

Sharma (2004:7) mengartikan advokasi sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengubah kebijakan, kedudukan atau program dari segala jenis lembaga. Pengertian ini mendorong kegiatan advokasi berakhir pada pengambilan keputusan untuk mencari jalan keluar yang lebih baik. Sementara itu, kampanye merupakan tahap terpenting dari advokasi untuk mendesak atau perubahan kebijakan melalui dukungan kekuatan publik.

Kerja advokasi merupakan proses yang dinamis sebab melibatkan seperangkat pelaku, gagasan, dan agenda yang selalu berubah. Untuk melakukan kerja advokasi, Sharma (2004: 18-20) menawarkan lima langkah penting yang harus diperhatikan, yaitu mencari akar permasalahan, merumuskan dan memilih jalan keluar, membangun kesadaran, tindakan kebijakan, dan penilaian. Lima langkah itu tidak bersifat linier sehingga bisa saja beberapa tahapan berjalan bersamaan.

Tahap pertama, mencari akar permasalahan. Pada tahap ini kita harus menetapkan agenda advokasi. Penetapan agenda harus mempertimbangkan skala prioritas, tidak seluruh masalah harus selesai secara bersamaan. Kita perlu memilah secara cermat masalah-masalah yang ada supaya dapat menemukan akar persoalannya. Setelah itu tetapkan lembaga dan kebijakan yang perlu diubah dengan menyusun alasan-alasan yang jelas.

Setelah melakukan langkah pertama, maka tahap kedua, yaitu merumuskan dan memilih jalan keluar, segera menyusul. Seperti pekerjaan di dunia kesehatan, keputusan jenis pengobatan sangat tergantung ketelitian sang dokter dalam mendiagnosis penyakit. Pelaku advokasi harus mampu menawarkan jalan keluar yang tepat supaya permasalahan serupa tidak terulang kembali.

Pada tahap ketiga, kita akan membangun kesadaran atau kemauan politik pihak-pihak yang terlibat dalam masalah. Hal itu dapat diraih lewat pembentukan koalisi, menemui dan meyakinkan para pengambil keputusan, dan membangun penalaran seluruh pemangku kepentingan akan pentingnya perubahan kebijakan. Pada tahap ini praktik kampanye dilakukan, pekerja advokasi harus mampu mengemas pesan secara efektif dan mudah dipahami.

Tahap keempat, tindakan kebijakan. Pemahaman akan proses pengambilan keputusan dan strategi advkasi akan meningkatkan kemungkinan terciptanya celah peluang untuk bertindak. Tentu keputusan untuk bertindak dilakukan setelah akar permasalahan diketahui, tawaran jalan keluar diterima, dan ada kemauan politik pada pihak yang terkait untuk melakukan perubahan.

Tahap kelima, penilaian. Penilaian perlu dilakukan untuk mengetahui efektivitas kegiatan advokasi. Penilaian bisa berupa tindakan refleksi atas kerja-kerja yang telah dilakukan. Bila perlu buatlah sasaran dan strategi baru agar perubahan lebih mudah dilakukan.

Yossy Suparyo

Warga Tinggarjati Lor, Desa Gentasari, Kroya, Cilacap. Alumnus Teknik Mesin-Univesitas Negeri Yogyakarta dan Ilmu Informasi-Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Direktur Gedhe Foundation (2014-sekarang). Anggota Pokja Masyarakat Sipil - Kementerian Desa

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *