Pemberdayaan Desa Kunci Permasalahan Urbanisasi

pemberdayaan desa untuk kurangi urbanisasi

Permasalahan urbanisasi masih menjadi momok yang mengerikan bagi tata perkotaan. Pemberdayaan desa menjadi kunci untuk mengurangi permasalahan urbanisasi. Sentra perekonomian mulai bergeser dari perkotaaan ke daerah perdesaan.

Urbanisasi merupakan istilah untuk menjelaskan perpindahan warga desa ke daerah perkotaan. Umumnya, warga desa pergi ke kota untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih layak. Terlebih, kota menawarkan kemudahan akses ekonomi.

Kesenjangan akses ekonomi kota-desa menjadi penyebab utama urbanisasi. Kota menawarkan mimpi kemakmuran dan kesejahteraan pada masyarakat desa.

Untuk mengurangi angka urbanisasi maka pemberdayaan desa tak dapat ditawar-tawar lagi. Denyut ekonomi desa harus dipacu supaya mengurangi jarak kesenjangan akses ekonomi kota-desa. Pemberdayaan desa menjadi pemantik lahirnya sentra ekonomi baru di wilayah perdesaan.

Akhirnya, warga desa mampu mengembangkan pelbagai usaha produktif untuk menggerakkan perekonomian desa. Desa harus mampu mengayomi dan mengayemi warganya.

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan pembangunan desa harus mampu (1) memperbaiki kualitas hidup warga desa, (2) memberikan pelayanan publik yang prima, dan (3) memenuhi rasa keadilan masyarakat. Ketiga tujuan itu menjadi dasar bagi perumusan program pemberdayaan desa.

Program pemberdayaan desa sangat mendesak mengingat orientasi pembangunan desa masih bersifat fisik. Sebagian besar alokasi anggaran desa ada di pos pembangunan dan pemerintahan. Sementara itu, pos anggaran untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat relatif sangat kecil. Bahkan, sejumlah desa tidak mengalokasikan anggaran sepeserpun.

Fakta di atas jangan menjadi pemicu antiklimaks dari perjuangan desa. Selama ini desa mengeluh atas rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Ironisnya, desa justru tidak mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pos pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Alih-alih memiliki program pemberdayaan yang bagus, desa justru terjebak dalam nalar konsumerisme dan pembangunanisme.

UU Desa (pasal 1) menjelaskan pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Untuk mendorong desa memiliki program pemberdayaan yang bagus, ada tiga pendekatan yang dapat digunakan. Pertama, pendekatan atas, yaitu memanfaatkan peran pembinaan pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat untuk memberikan kisi-kisi alokasi anggaran yang detail dan praktis. Pemerintah supradesa juga memiliki kewajiban untuk mengarahkan dan mendampingi tata kelola desa, termasuk
penyediaan sumber daya manusia pendamping dan manajemen.

Kedua, pendekatan bawah, yaitu meningkatkan prakarsa desa dan keterlibatan warga dalam proses perencanaan pembangunan, baik lewat musyawarah desa maupun musyawarah perencanaan pembangunan desa. Penguatan kelompok warga yang aktif (active citizen) penting dilakukan melalui penciptaan ruang publik yang bebas (free public sphere) dan pengorganisasian masyarakat (community organizing).

Forum Warga menjadi model bagi lahirnya warga aktif. Forum Warga menjadi pemantik lahirnya inisiatif perubahan dan perbaikan tata kelola desa. Forum Warga membuka ruang bagi warga untuk membicarakan kehidupan mereka sehari-hari secara lebih cair dan jauh dari ewuh-pakewuh.

Selanjutnya, beragam gagasan yang muncul dalam Forum Warga dapat diusung dalam ruang-ruang pengambilan keputusan di tingkat desa, seperti musyawarah desa, musyawarah perencanaan pembangunan desa, dan forum pertanggungjawaban pemerintah desa.

Pendekatan ketiga adalah pendekatan campuran (atas-bawah) di mana desa cukup mendapat arahan dan pembinaan dari pemerintah supradesa sekaligus membuka kran partisipasi selebar-lebarnya. Pendekatan campuran memungkinkan terjadinya negosiasi dan dialog sebagai tradisi yang melekat dalam tata kelola desa.

 

 

Yossy Suparyo

Warga Tinggarjati Lor, Desa Gentasari, Kroya, Cilacap. Alumnus Teknik Mesin-Univesitas Negeri Yogyakarta dan Ilmu Informasi-Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Direktur Gedhe Foundation (2014-sekarang). Anggota Pokja Masyarakat Sipil - Kementerian Desa

7 thoughts on “Pemberdayaan Desa Kunci Permasalahan Urbanisasi

  1. Untuk menekan Urbanisasi 5 tahun kedepan msh di perlukan waktu yg sangat extra. Seiring baru menetasnya UU Desa No 6 Tahun 2014 Blm benar2 di rasakan/di pahami oleh Banyak desa, masih sebagian kecil yg memahami. Kenapa? Seiring dg kentalnya Perpolitikan di daerah itu akan memBawa dampak ke Desa/pemdes. Sy menggaris bawahi tentang Apa arti Kewenangan Desa dan apa arti Musrembang msh terpatahkan oleh PERDA yg Masih Pro kpd Progam Kepala daerah bkn kpd Visi Misi Kades/hsl Muste Musdus dan Musrembang yg sdh di Perdeskan.
    Kenapa desa blm bisa memberikan prioritas yg sangat menonjol kpd pemberdayaan? Di setiap desa psti masalah nya berbeda2 itu yg jls. Dan
    Kenapa desa blm bisa Memprioritaskan Ke Ekonomi? Kembali kpd hsl musrebang yg sangat Jls Berpijak kpd Fisik, di karnakan tdk meratanya pembagian/perhatian Dari anggaran APBD 2, APBD 1 dan APBN tahun2 sblmnya.
    Untuk meningkatkan SDM masyarakat yg merata itu adalah bagian tugas Poko dan Pungsi msg2 Pemdes agar bisa lbh mengedankan Wkt untuk bersosialisasi kpd masyarakat semua lapisan,mengenai UUD no 6 tahun 2014.
    Kalo semua itu sdh saling memahami dan sdh muncul kesepahaman barulah Pertanggung jawaban akan bisa di pertanggung jawabkan bersa antara Pemdes dg warganya,mengenai hsl musrembang yg dilaksanakan oleh desa.

    1. Setuju pak kuwu. Pemahaman atas regulasi baru tentang desa memang belum merata, baik di tingkat pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa. Pemerintah kabupaten acapkali mengambil keputusan tanpa dukungan kebijakan yang cukup sehingga tidak memberikan kepastian hukum yang cukup bagi desa. Apa buktinya? Keputusan Pemkab seringkali hanya berbentuk surat edaran bupati, padahal yang dibutuhkan adalah Perda atau Perbup. Sebagai warga negara yang taat hukum, Pemdes harus tunduk pada peraturan bukan pada pendapat bupati. Selagi, peraturan menjadi dasar pijak dari tata kelola desa maka seharusnya pemerintah desa tidak gamang, termasuk bila dia berbeda pendapat dengan bupati. Ingat bunyi Pasal 5 UU No 6 tahun 2014: Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.

  2. Tambah satu pendekatan lagi yaitu pendekatan spiritual,semangat membangun hrs dimiliki sendiri oleh warga masyarakat sebagai sikap dan bakat,karena walaupun UU desa sdh mengamanahkan bahkan permendes juga memberikan mandat utk itu tetapi klo prakarsanya tidak muncul dr masyarakatnya sendiri maka besar kemungkinan warga masyarakat akan menjadi stempel atas nama program. Sering kali kita melihat warga diluar desa yg iba melihat situasi SDM didesa kemudian ikut turun tangan dan kemudian menjebakkan diri kedalam permainan menjadi operator yg mengatas namakan masyarakat desa,rasa iba dan murah hati ini justru membuat warga masyarakat didesa menjadi berkurang dayanya bahkan menurun sensitibitas terhadap keperluan membangun desanya,ini sebenarnya membuat masyarakat didesa sangat tergantung kpd fasilitasi instan yang memanjakan bukan memandirikan.
    Pendekatan spiritual dihadirkan agar menggugah kembali semangat masyarakat utk menapaki lagi jejak para pendiri desa,harapan utama para pendiri desa pasti ingin meningkatkan kesejahteraan warganya secara bersama klo boleh meminjam kata secara gotong royong,tentu saja waktu itu pasti ada ketimpangan antara jumlah atau potensi SDA lokal dengan potensi SDM yg tersedia pd waktu itu dan memang klo diibaratkan akan dapat menjamin kesejahteraan sampai tujuh turunan,tetapi berkenaan dg berjalannya waktu yg juga bertumbuh kembangnya jumlah penduduk maka pada suatu waktu akan terjadi pertukaran potensi itu,sehingga warga masyarakat harus berpikir lebih kritis lagi dlm menghadapi ketimpangan antara potensi SDA untuk diolah dan dimanfaatkan oleh SDM. Disinilah peran pendekatan spiritual penting untuk diketengahkan kembali kepermukaan sbg alternatif pendekatan material seperti diulas agar terhindar dari ketamakan rezim utk mengeksploitasi potensi SDA yang dimiliki serta menberikan kesempatan utk generasi selanjutnya dapat menikmati lestarinya tata nilai pengelolaan SDA secara bijaksana.

  3. Tidak perlu desa menjadi kota, desa jadi dirinya sendiri dg potensi dan kader terbaiknya. Balik ke desa, membangun desa, solusinya, Mari

    1. Setuju, karena itu desa harus memiliki konsep dan strategi meraih visi dan misi desa secara lebih rinci. Kuncinya ada pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Dokumen itu harus mampu menjawab tantangan dan peluang yang dihadapi desa selama 12 tahun mendatang.

  4. Desa sangat kaya dengan Potensi yg dimilikinya..Baik Potensi SDA maupun SDM..kembali kepada diri kita selaku orang desa yang masih hidup di desa, maupun orang desa yang berasal dari desa dan sekarang hidup di perkotaan untuk memaksimalkan potensi yang ada. pemerintahan di desa jangan anti kritik dengan masukan dan usulan dari masyarakat ataupun kelompok kepentingan di masyarakat yang sekiranya berbeda dengan apa yang direncanakan oleh Pemdes.Begitu juga warga masyarakat juga harus aktif memberikan sumbangsih pemikirannya untuk pembangunan desanya agar lebih baik.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *