Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi bagian penting dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa ada pada Bab V mulai dari pasal 23-66. Bab ini sangat krusial dan banyak menguras perdebatan publik pada masa penyusunannya.

Bab tentang penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari 8 bagian, yaitu (1) pemerintah desa; (2) kepala desa; (3) pemilihan kepala desa; (4) pemberhentian kepala desa; (5) perangkat desa; (6) musyawarah desa; (7) Badan Permusyawaratan Desa; dan (8) penghasilan pemerintahan desa.

Pemerintah desa sebagai pemegang mandat penyelenggaraan pemerintahan desa wajib menerapkan prinsip-prinsip kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

Pada Pasal 25 disebutkan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Tugas kepala desa antara lain menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki sejumlah kewenangan, antara lain:

  1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  4. Menetapkan Peraturan Desa;
  5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  6. Membina kehidupan masyarakat Desa;
  7. Membina ketenteraman masyarakat Desa;
  8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
  13. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *