Peran Strategis BPD sebagai Lembaga Legislatif Desa

Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, bukan lembaga baru. Dalam lima belas tahun terakhir tugas, fungsi, dan kedudukan BPD terus berubah-ubah. Perubahan tersebut tak lepas dari perubahan regulasi yang mengatur urusan desa.

Mengapa posisi BPD berubah-ubah? Apa dan bagaimana BPD dapat memerankan isu strategis di desa?

Perubahan tugas dan fungsi BPD berpengaruh pasang naik dan surutnya demokrasi di desa. Desa sebagai republik kecil mengandaikan setiap warganya memiliki hak untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Karena itu, BPD menjadi lembaga demokrasi perwakilan di tingkat desa.

Istilah BPD diperkenalkan oleh UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah sebagai lembaga legislatif desa. Peran BPD sebagai lembaga legislatif yang kuat di tingkat desa selanjutnya dikebiri oleh UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. BPD bergeser menjadi unsur dari pemerintahan desa. Sebagai unsur pemerintahan desa, BPD berwenang dan ikut mengatur dan mengurus desa.

UU No 6 tahun 2014 tentang Desa memposisikan kembali BPD sebagai lembaga legislatif desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggeser posisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa menjadi lembaga desa. Sebagai lembaga desa, fungsi dan kedudukan BPD semakin jelas, yaitu lembaga legislatif desa.

BPD bertugas untuk menyalurkan aspirasi, merencanakan anggaran, dan mengawasi pemerintahan desa.

Pada pasal 55, UU Desa menyebutkan sejumlah fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa, yaitu (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Lebih dari itu, Pasal 61 huruf a memberikan hak pada BPD untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu:

  1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
  2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; serta
  3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BPD juga bertugas untuk menyelenggarakan musyawarah desa (Musdes) dengan peserta terdiri kepala desa, perangkat desa kelompok, dan tokoh masyarakat. Jumlah pesertanya tergantung situasi kondisi setiap desa. Musyawarah desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang desa.

Jika dilihat dari kedudukannya, pemerintah desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa. UU Desa tidak membagi atau memisahkan kedudukan keduanya pada suatu hierarki. Artinya, keduanya memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda.

Bila kepala desa berfungsi sebagai pemimpin masyarakat dan kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat, maka BPD berfungsi untuk menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa.

BPD harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan kepala desa sehingga BPD tidak dapat menjatuhkan kepala desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa.

Untuk mempermudah Anda memahami hubungan antara kepala desa dan BPD, lihat daftar tugas dan fungsi berikut ini:

  1. Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan desa (Pasal 1 angka 7 UU Desa);
  2. Kepala Desa Dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa (Pasal 11 ayat (1) );
  3. Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD (Pasal 27 huruf c UU Desa);
  4. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir (Pasal 32 ayat (1) UU Desa);
  5. Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarahkannya bersama BPD (Pasal 73 ayat 2);
  6. Kepala Desa dan BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa (Pasal 77 ayat (3) UU Desa).

Berikut ini tabel perbandingan tugas dan kedudukan BPD menurut UU No 32 tahun 2004 dan UU No 6 tahun 2014 (Eko, 2015:189)

Komponen UU No 32 tahun 2004 UU No 6 tahun 2014
Definisi BPD Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
Kedudukan BPD Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BAD berwenang dan ikut mengatur dan mengurus desa Sebagai lembaga desa yang terlibat melaksanakan fungsi pemerintahan, tapi tidak secara penuh ikut mengatur dan mengurus desa
Fungsi Hukum Fungsi hukum/legislasi kuat: menetapkan peraturan desa bersama kepala desa Fungsi hukum/legislasi lemah: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
Fungsi Politik BPD sebagai kanal (penyambung) aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa (perdes) dan peraturan kepala desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja kepala desa, menyelenggarakan musyawarah desa

Sayang, program pengembangan kapasitas BPD sangat langka. Dampaknya, persoalan hubungan disharmonis antara BPD dan Pemerintah Desa acapkali terjadi akibat kesenjangan sumberdaya manusia dan pemahaman atas pengetahuan regulasi. Bahkan, sebagian besar anggota BPD belum mampu memahami tugas dan fungsi pokoknya.

Untuk itu dirasakan perlu adanya, pembekalan, bimbingan bagi BPD, baik dari akademisi, pemerintah daerah, maupun pihak yang ditunjuk.

Pada fase rekrutmen, minat dan antusiasme masyarakat untuk menjadi anggota BPD sangat kurang. Sayang, hingga hari ini para anggota BPD berasal dari orang ‘seadanya’, jarang ada yang minat untuk mendaftarkan diri sebagai BPD. Salah satu penyebabnya adalah urusan penggajian. Meski kedudukan BPD setara dengan Pemerintah Desa tetapi BPD tidak mendapatkan gaji layaknya kepala desa dan perangkatnya.

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan BPD sangat minim, bahkan ada desa yang tidak ada mengalokasi anggaran untuk itu.

Yossy Suparyo

Warga Tinggarjati Lor, Desa Gentasari, Kroya, Cilacap. Alumnus Teknik Mesin-Univesitas Negeri Yogyakarta dan Ilmu Informasi-Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Direktur Gedhe Foundation (2014-sekarang). Anggota Pokja Masyarakat Sipil - Kementerian Desa

8 thoughts on “Peran Strategis BPD sebagai Lembaga Legislatif Desa

  1. Sayangnya di beberapa daerah pemahaman tentang fungsi peran dan kewenangan BPD masih belum sesuai dengan apa yang diamanahkan Undang-Undang..persoalan kasuistik, di desa2 masih ada Kades yang memposisikan BPD sebagai rival yang akan mengganggu kebijakannya, begitu juga sebaliknya..belum lagi BPD yang ikut nangani pembangunan fisik secara langsung,misal jadi kordinator pelaksana..

    1. yang menjadi mispersepsi adalah bpd tidak boleh melkukan hal teknis dalam pembangunan desa. ini yang harus di urai dan di pahami oleh pemerintah desa dan juga bpd ecara spesifik hal teknis yang seperti apa yang tidak boleh dan yang boleh. dan daerah juga harus melakukan pelatihan dan pemahaman secara terus menerus. Contoh kasus begini dalam pembangunan desa apakah itu pembangunan infrastruktur yang sudah di sepakati dalam program prioritas yang sudah di tuangkan di APBDes banyak BPD tidak tahu itu kapan pelksanaanya,siapa saja yang jadi pelaksana,konsep kerja seperti apa yang akan di gunakan dan tidak kalah penting adalah setelah program tersebut sudah selesai bagaimana bentuk pelaporanya apakah sesuai dengan anggaran yang ada atau ada lebih dana atau kurang dana. lalu bagaimana seandainaya itu terjadi…
      fungsi pengawasan ini yang masih kurang iplementasinya di banyak desa…
      banyak persepsi yang akan timbul disaat belum adanya penjelasan secara kongkrit hal-hal teknis apa dan bagaimana yang boleh dan tidak boleh….

  2. Yg belum difahami selama ini bahwa terdapat Pergeseran peran dan fungsi BPD terletak pada mengeluarkan/mengeksklusi BPD dari unsur
    penyelenggara pemerintahan shg fungsi legislasi BPD diperlemah ttp diperkuat pada fungsi politik, shg desa diharapkan memiliki kedaulatan utk membangun kemandirian desa.

    Shg peran politik BPD dapat mengurangi elite capture atau partisipasi mobilisasi , dengan memperkuat partisipasi masyarakat desa utk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam forum musyawarah desa. Hal ini adalah titik kemajuan demokrasi desa dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan desa.
    Ini sejatinya peran penguatan BPD utk kembali pada jatidiri representasi masyarakat bukan sekedar legislasi.

  3. Jadi BPD ini semacam BPM (Badan Perwakilan Mahasiswa) ditingkat fakultas yah? wah..nambah ilmu iki. Makasih kang sudah berbagi :) jadi tertarik untuk ndaftar bpd hihihi

  4. Setuju dg komen sdr hirzuddin, bahwa ditemui di banyak desa nuansa saling “berhadapan” antara BPD dengan Kepala Desa sangat terasa. Lalu bgemana peran pemkab dlm membangun harmoni ini, apalagi menghadapi MEA yg sbenarnya banyak potensi luar biasa di desa yg bisa diexplor, lalu bgemana dg peran pendamping desa dlm membangun harmoni ini? Akankah hanya kembali kpd “berharap”?

  5. Kesejahteraan anggota bpd memang sering dijadikan alasan mengapa warga desa enggan mencalonkan diri menjadi anggota bpd. Sebenarnya ini alasan yg kurang tepat. Bpd, dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya bisa menentukan ” bayarannya ” sendiri, atau seridaknya “menawar” gaji yg diajukan kades untuk bpd dalam rapat pembahasan rapbdes.

    1. Situasi ini terjadi karena terjadi kesenjangan (gap) pemahaman regulasi antara pemerintah desa dan BPD, konyolnya acapkali dua lembaga tersebut tidak memiliki literasi yang baik tentang UU Desa. Karena itu, kerja-kerja peningkatan kapasitas bersama (Pemdes dan BPD) akan membuat keduanya mampu bersinergi dan bekerja sama dalam tata kelola desa yang baik.

  6. Disayangkan Banyak sekali desa desa yg blm bs memahami kerjasama itu sangat penting.
    Semestinya Kabupaten harus mencontoih dan memberikan reword pd desa desa yg tlh berhsl membangun kerjasama tsb, tuk memotifasi desa yg blm bs membangun kerjasama itu.
    Desa desa yg blm bisa kerjasa jg hrs di oprak oprak terus, supaya bangun dan bangkit maju demi kemaslahatan warganya. ?☺

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *